Emansipasi Wanita Pada Masa Kerajaan Hindu di Indonesia

Pada masa Hinduisme di Indonesia, sebelum masuknya Islam, kehidupan perempuan lebih terbuka. Beberapa laporan dan prasasti pada masa itu menunjukkan bahwa banyak perempuan yang mempunyai jabatan tinggi dan memegang posisi penting. Dari laporan Xin Tangshu diketahui bahwa pada tahun 674, kerajaan Heling mempunyai ratu perempuan yaitu Sima (Xi-mo). Di Jawa Tengah, ditemukan prasasti berangka tahun 842 M, yang dinamakan prasasti Teru I Tepusan, yang menyatakan dibukanya lahan persawahan milik Sri Kahulunan, seorang permaisuri raja yang berkuasa (Lombard, 2000:92). Dari Jawa Timur, ditemukan prasasti yang lebih baru, yang memuat tentang dibukanya yayasan oleh Ratu Rakryan Binihaji Parameswari Dyah Kebi, di bawah pemerintahan Sindok, dan satu lagi oleh Ratu Maharaja Nari pada masa menjelang pemerintahan Airlangga. 

Sementara itu, prasasti Kinawe berangka tahun 928 M, yang ditemukan di Kediri menyebutkan tentang didirikannya tanah milik oleh perempuan bangsawan bernama Dyah Muatan (Lombard, 2000:92).

Semasa kejayaan Majapahit, juga ditemukan beberapa catatan yang menyebutkan peranan kaum perempuan. Catatan pertama berasal dari kitab Negara Kertagama, yang menyebutkan tentang peran Rajapatmi (isteri R. Wijaya, sebagai penghubung antara Singasari yang merupakan cikal bakal dari kerajaan yang lebih besar, Majapahit). Semasa Majapahit memasuki jaman keemasan, kerajaan ini juga pernah diperintah oleh seorang ratu perempuan yakni Ratu Tribhuwana (ratu sebelum Hayam Wuruk). Ini menunjukkan kaum perempuan memegang peran politik pada zamannya (Lombard, 2000:93). Tokoh-tokoh perempuan juga banyak muncul dalam kedewaan Hindu-Jawa: Dewi Sri dan Durga, atau sering juga disebut Uma. 

Dari hal tersebut dapat dilihat, bahwa pada masa itu masih ada ruang-ruang terbuka bagi kaum perempuan untuk menunjukkan jati dirinya, bahkan ada yang memegang jabatan politik—walaupun ini tidak bisa dijadikan ukuran untuk melihat tidak adanya penindasan terhadap kaum perempuan. Sistem Hindu, walaupun ada pengkastaan, masih memberikan tempat kepada perempuan untuk berkiprah. 

Sebagai gambaran lain, pada mitologi kuno dikenal adanya Dewi Sri, yaitu dewi padi yang merupakan simbol pemberi kehidupan pada rakyat. Sampai saat ini, di beberapa desa di Jawa, kepercayaan tersebut masih terus dianut. Sedangkan candi Prambanan, yang di dalamnya terdapat sebuah patung perempuan, merupakan contoh lain dari penghormatan kepada kaum perempuan pada masa itu. Menurut mitos, patung itu adalah Roro Jongrang yang dikutuk Bandung Bondowoso. Akan tetapi, sebenarnya itu adalah patung Durga, salah satu dewi penguasa dunia (Lombard, 2000:93). Gambaran belum adanya bias gender juga bisa kita lihat pada masa Majapahit. Kaum perempuan dibolehkan bekerja dengan leluasa seperti halnya kaum laki-laki. Mereka secara bersama-sama berperan sebagai pemutar baling-baling ekonomi.

“Orang takkan melihat adanya suami istri berjalan-jalan bersama di siang hari. Namun wanita nampak di mana-mana, bekerja di bawah capil bambu anyaman, di pelataran rumah, di pinggir jalan, di pasar kota dan bandar sendiri. Mereka melakukan segala macam pekerjaan yang juga dikerjakan oleh pria. Dan mereka bekerja sambil berdendang. Juga mereka berkain batik seperti kaum pria” (Toer, 2001:22). 

Gambaran di atas menunjukkan bahwa sebelum bangsa Eropa mendengungkan emansipasi, bangsa Indonesia sudah lama mengenalnya. Keterlibatan kaum perempuan dalam kerja ini, secara langsung menunjukkan bahwa penindasan terhadap kaum perempuan, kecil terjadinya—karena antara laki-laki dan perempuan mempunyai peran yang sama dalam kerja.

Syamsul Barry

Pengajar di Program Pascasarjana Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Aktif berkarya seni dan menulis, tinggal di Yogyakarta

 

http://agama.kompasiana.com/2010/06/13/penyebaran-agama-hindu-di-indonesia-kekuasaan-penciptaan-kelas-dan-perempuan/